Piru (23/11/2023),
saatkita.com - Menyikapi aksi memalukan yang menurunkan citra Pemda SBB dimata publik, dimana 12 Pekerja Harian Lepas dari Dinas Lingkungan Hidup Pemda SBB dengan nekad menggelontorkan ratusan kilogram sampah yang berbau busuk dan menyengat, pada lapangan Upacara Pemda SBB, disaat akan digelarnya apel awal Minggu yang diikuti oleh sebagian besar ASN di Kabupaten SBB, pada Senin, (20/11/2023) mendapatkan kritikan pedas dari Anggota DPRD SBB, Yanto Samanery.
Samanery yang dihubungi media ini pada, Rabu, (22/11/2023) menyesalkan peristiwa tersebut, karena insiden ini terjadi karena kelalaian dari OPD teknis.
" Pembayaran gaji honorer maupun upah Pekerja ha6rian Lepas itukan sudah dialokasikan anggarannya, tinggal bagaimana secara operasional teknis, Dinas terkait bisa menindaklanjutinya," tegasnya.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini juga mengungkapkan kekagetannya, atas kembali mencuatnya masalah pembayaran honor maupun upah di Kabupaten SBB ini, pasalnya dirinya mengira masalah pembayaran honor maupun upah di Kabupaten ini sudah selesai, tetapi ternyata masih ada Honorer maupun Pekerja Harian Lepas yang hak-haknya belum terbayarkan.
Berdasarkan data yang dihimpun media ini, Kabupaten SBB pada periode dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati, Brigjen Andi Chandra As' Aduddin, S.E., M.H, seolah berubah menjadi gudangnya persoalan pembayaran Honorer dan upah Pekerja Harian Lepas yang berujung pada aksi demonstrasi dan perdebatan sengit.
Tercatat kejadian-kejadian yang terjadi itu adalah: Demo tuntutan Pembayaran Honorer Tenaga Kesehatan ( Nakes) RSUD Piru, Demo Satpol PP SBB atas Pembayaran honornya yang berujung pada perdebatan sengit antara salah satu anggota Satpol PP dengan Penjabat Bupati SBB, dimana aksi tersebut langsung menarik perhatian sampai menjadi perbincangan hangat oleh berbagai kalangan baik Akademisi, Politisi dan Birokrasi di Rumah-rumah Kopi sampai ke Kota Ambon dan selanjutnya adalah aksi menumpahkan sampah dari Cleaning Service RSU Piru di halaman RSUD bahkan hingga ke depan ruang ICU.
Karena rentetan persoalan-persoalan ini maka, Ketua DPD PAN SBB tersebut meminta jika memang kelalaian tersebut ada pada Dinas terkait, maka sebaiknya dievaluasi secepatnya, sehingga tidak membuat kegaduhan di Daerah.
Terkait Para Pekerja Harian Lepas dari Dinas Lingkungan Hidup SBB, Samanery mengungkapkan rasa keprihatinannya, petugas kebersihan yang kerjanya setiap hari mengangkat sampah itu bukanlah pekerjaan yang menjanjikan.
"Ini pekerjaan yang tidak prestisius, ini suatu pekerjaan yang banyak orang juga tidak ingin kerjakan, tetapi dorang kemudian dengan dasar untuk menafkahi keluarganya, sehingga kemudian mereka juga terpaksa kerja disitu. Karena itu, Pemerintah sudah selayaknya memperhatikan hak-hak mereka," tegasnya. (Nicko Kastanja)
Posting Komentar