Demikian dikatakan Ketua Pengurus Besar Forum Pemuda Peduli Kabupaten Padang Lawas (PB-FPP) Sadar Putra Adi Guna, kepada wartawan saat unjuk rasa.
Sadar Putra Adi Guna juga menyatakan kekecewaannya terhadap oknum keamanan yang mencoba membuat suasana menjadi kisruh.
"Mengapa pihak keamanan mencoba melakukan gesekan kepada kami, saya anggap apa yang telah terjadi tidak mencerminkan sebagai pengayom, tetapi saya menduga bahwa kriminalisasi terhadap kami dilakukan oleh pihak keamanan," sebutnya.
"Rekan media pun melihat apa yang terjadi di lapangan pada saat kami melakukan aksi di depan Kantor PMD Kabupaten Padang Lawas Utara, berjalan damai. Tetapi karena aksi kami tidak ditanggapi oleh Kadis, kami mencoba menjemput Kepala Dinas PMD yang kami duga kuat bersembunyi didalam kantornya," tambahnya.
"Tetapi kami dihalang-halangi oleh pihak keamanan, ada salah satu oknum keamanan dari Polsek Padang Bolak mencoba memberhentikan aksi kami dengan menarik tangan saya untuk menyuruh keluar dari Kantor PMD," tandas Putra.
"Dalam perdebatan itu, saya menanyakan apa maksud dari salah satu oknum keamanan Polsek Padang Bolak. Karena beliau tidak senang dengan kata-kata saya ucapkan, terkait apa maksud dari oknum tersebut menarik tangan saya, apakah oknum tersebut emosi, kita tidak tau bang," ucap Putra keheranan.
Amatan awak media di lapangan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Besar Forum Pemuda Peduli (PB-FPP) Kabupaten Padang Lawas Utara, melakukan aksi Unjuk Rasa di depan Kantor Dinas PMD Kabupaten Paluta, karena adanya dugaan korupsi yang dilakukan Oleh Dinas PMD Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).
Adapun beberapa poin tuntutan para Mahasiswa Aksi tersebut terdiri dari :
1. Meminta kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Paluta, agar tidak memberikan kekeliruan ini terus terjadi di tubuh Pemerintah Desa Naga Seribu, karena menduga Pj Kades Nagaseribu berasal dari PMD Paluta.
2. Meminta kepala Kejari Paluta, agar memangil dan memeriksa Sdr Ferry Ferdiansyah selaku Pj Kades Nagaseribu dan oknum yang terlibat tentang Tindak Pidana Korupsi TA 2023, dalam bentuk Pengelembungan Harga yang tidak terealisasiakan secara benar dan tepat, sehingga dengan paksa mengambil hak dari masyarakat Desa Nagaseribu.
3. Meminta kepada Bapak Kejari Padang Lawas Utara, agar memperoses dan menindak lanjuti, serta menekankan sesuai hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya.
Putra juga menyampaikan, bahwa adapun Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp. 115.635.600.00 diduga tidak nampak pelaksanaannya.
"Kuat dugaan Kami dikorupsi oleh mereka para oknum yang tidak bertanggung jawab," sebutnya. (Red)
Penulis: Okta
Posting Komentar