Dalam sambutannya, Tri mengatakan, pelantikan ini merupakan tindak lanjut atas dilantiknya Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi dan Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah Anwar Harun Damanik. Pelantikan ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.
"Ini merupakan jabatan yang mengikuti jabatan kepala daerah masing-masing, kami bersyukur bahwa hari ini telah dijabat oleh tentunya para ibu-ibu yang punya pengalaman di bidang masing-masing," katanya di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (18/10/2024).
Dalam kesempatan itu, Tri menekankan beberapa poin yang harus dicermati salah satunya peran penting Posyandu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2024, kata dia, Posyandu merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang telah bertransformasi menjadi wadah partisipasi masyarakat. Posyandu juga sekaligus sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan yang pembinaannya dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pihaknya tengah berjuang untuk memfungsikan Posyandu agar tidak hanya mengurusi bidang kesehatan. Namun, organisasi ini diarahkan agar menangani lima bidang lain sesuai standar pelayanan minimal (SPM), yakni pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Tugas ini diharapkan dapat dipahami oleh Pj. Ketua TP PKK dan Pj. Ketua Pembina Posyandu yang baru dilantik.
"Ibu-ibu juga bisa membaca petunjuk teknis (Juknis), dan ini kami mengharapkan bantuan beserta para pengurus di daerah agar kegiatan Posyandu ini selain beriringan juga dengan PKK tapi betul-betul bisa bekerja sama dengan OPD terkait," ujarnya.
Selain itu, Tri juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran pengurus TP PKK dan Posyandu di DKI Jakarta yang telah bekerja sama dalam urusan PKK maupun Posyandu. Bahkan, DKI Jakarta juga memiliki pilot project penerapan Posyandu dengan enam SPM.
"Kami sudah meninjau pilot project bagaimana mengimplementasikan enam SPM tersebut," tegasnya.
Guna meningkatkan pelayanan Posyandu, dirinya mempersilakan pengurus TP PKK dan Posyandu Papua Tengah untuk melakukan studi banding ke Jakarta. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting agar bisa membantu pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada ibu-ibu serta terima kasih sebesarnya kepada Ibu Mirdi dan juga Bapak Heru yang kemarin sudah kita repotkan dengan kerja sama dalam sosialisasi narkoba kepada ribuan anak sekolah di Jakarta, semoga kegiatan lainnya juga bisa dilaksanakan kerja sama antara pusat dan daerah," pungkasnya. (Red)
Sumber: Puspen Kemendagri
Posting Komentar