Birokrasi Gemuk, Rahawarin Nyatakan Tata Kelola Pemerintahan Pemprov Buruk dan Tidak Efisien

Piru (4/11/2024), saatkita.com - Calon Gubernur Maluku Tahun 2024, dari Paslon No Urut 1, JAR-AMK, Letnan Jenderal TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin, S.I.P., mengkritik birokrasi Pemprov Maluku saat ini,  menurutnya saat ini tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku tidak efektif karena itu Provinsi yang saat ini tercatat sebagai termiskin ke-4 di tanah air sulit keluar dari jerat kemiskinan.

Rahawarin yang ditemui usai kampanye dialogis yang bertemakan "Bekerja Bersama Lawan KKN", yang digelar di Posko Pemenangan BERSAMA, Jalan Trans Seram, Dusun Waimeteng Darat, Kota Piru, pada Sabtu (2/11/2024) mengungkapkan, saat ini banyak penempatan pimpinan OPD yang tidak melalui Job Fit atau fit and Proper Test sehingga penempatannya tidak sesuai dengan bidang keilmuannya.

"Misalnya seperti yang sudah disebutkan tadi saat kampanya, masakan untuk jabatan Kepala RSUD itu ditempatkan seorang dokter hewan, mereka pikir yang jadi pasien di situ apa begitu," jabarnya.

Karena itu, Rahawarin meminta supaya dalam penempatan Pimpinan OPD harus profesional dan sesuai dengan bidang kompetensinya.

Rahawarin juga menyoroti, jabatan PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, yang dijabat oleh Dr. Ir. Ingsun Sangadji, M.Si., dalam jangka waktu yang lama, sehingga terkesan tidak produktif dalam kebijakannya, pasalnya jabatan krusial seperti Kadis Pendidikan itu harus dijabat oleh seorang Kepala Dinas yang definitif.

Terkait struktur OPD Provinsi Maluku yang gemuk dan berpotensi menghabiskan anggaran untuk hal yang tidak berguna, juga disoroti oleh mantan Deputi Pengelolaan Infrastrutur Kawasan Perbatasan BNPP-RI.

"Selain tata kelolanya amburadul, birokrasi Pemprov Maluku terlalu besar karena terdiri dari 23 Kepala Dinas, 9 Kepala Badan, 9 Kepala Biro, Kepala Satpol, Sekretaris DPRD dan 3 Direktur RS. kalau terpilih maka kita akan memperbaikinya," kata Rahawarin. (Nicko Kastanja)